Jenarlor,Purwodadi-Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Jenarlor menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) pada hari Kamis (12/2/2026) bertempat di Balai Desa Jenarlor. Agenda utama pertemuan ini adalah validasi, finalisasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Jenarlor beserta jajaran Perangkat Desa, Ketua dan anggota BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan Camat Purwodadi, Pendamping Desa, Pendamping PKH, TKSK, Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat.
Proses penetapan KPM tahun ini dilakukan dengan sangat selektif. Mengacu pada regulasi terbaru, prioritas penerima manfaat difokuskan pada keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang sakit kronis/menahun, atau rumah tangga dengan lansia tunggal.
Ketua BPD dalam sambutannya menekankan bahwa MUSDESUS ini adalah benteng terakhir untuk memastikan tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan namun terlewatkan dan mencegah yang mampu masuk ke dalam daftar.
Setelah melalui proses diskusi dan verifikasi faktual terhadap data yang diajukan oleh para ketua RT dan RW, forum akhirnya menyepakati jumlah KPM yang layak menerima bantuan sebagai berikut:
RW I: Tri Harnowo, kategori sakit menahun
RW II: Lisa Kristiani, kategori ODGJ
RW III: Tukiman, kategori sakit menahun
RW IV: Tutuk Cokro Sumarto, kategori lansia tunggal
dengan besaran yang diterima Rp 300.000,-/bulan selama 12 bulan.
Daftar KPM yang telah ditetapkan dalam MUSDESUS ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan ke tingkat kecamatan serta DP3APMD agar proses penyaluran dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal.
Pendamping PKH yang turut hadir menyampaikan beberapa informasi seputar PKH antara lain:
DTSEN terdiri dari desil 1 sampai dengan desil 10, dengan kriteria penerima bansos adalah yang masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4.
Beberapa hal yang menyebabkan seseorang tergolong ke dalam Desil 6 sampai dengan 10 (Non Bansos) adalah:
1 Pekerjaan dalam KK: ASN, TNI, Polri, Perangkat Desa, Wiraswasta, Petani
2 Memiliki cicilan bank yang tinggi
3 Memiliki cicilan motor
4 Memiliki Pinjaman online (Pinjol), paylater, dan sejenisnya
5 Memiliki tabungan di HIMBARA (Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN)
6 Melakukan transaksi transfer luar negeri
7 Memiliki kendaraan lebih dari 1
8 Pendapatan diatas UMK, besaran UMK Kabupaten Purworejo tahun 2026 dapat dilihat disini
9 Daya listrik terpasang >= 2.200 watt
Pendamping PKH juga menegaskan, PKH dan bantuan sembako adalah bantuan keluarga, sehingga penerima bantuan harus sudah menikah atau pernah menikah.
Untuk bantuan PKH, penerima bantuan harus memiliki komponen PKH yaitu:
1 Balita, Ibu Hamil
2 Anak Sekolah
3 Disabilitas, lansia tunggal
Bagi warga yang belum terdaftar dalam bantuan PKH dan ingin mengusulkan, dapat dilakukan secara informal melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui playstore. Selain itu, warga juga dapat mengusulkan secara formal melalui operator SIKS NG Desa yaitu Ibu Parjilah. Perlu digaris bawahi, operator hanya bisa mengusulkan, keputusan sepenuhnya ditentukan oleh dinas terkait.
